Simpul Kader Muhammadiyah: Mendayung di Antara Tiga Pasangan Calon
Oleh: Ahmad Ashim Muttaqin, Kader IMM Renaissance FISIP UMM
Tidak lama lagi perhelatan pemilihan umum digelar. Pesta demokrasi lima tahunan senantiasa dinantikan oleh seluruh elemen masyarakat. Sebab putra-putri terbaik bangsa akan berkompetisi untuk menghasilkan kepemimpinan terbaik yang akan menahkodai Indonesia selama 5 tahun kedepan. Sebagai salah satu elemen masyarakat, Muhammadiyah berperan secara arif bijaksana dengan mengambil sikap netral aktif dalam pemilu 2024.
Kendati demikian, Muhammadiyah dengan jutaan kader serta infrastruktur yang mapan mulai dari pusat hingga ranting, memicu daya pikat yang luar biasa bagi suksesor politik kekuasaan. Sehingga selalu saja muncul pertanyaan, bagaimana sikap Muhammadiyah di Pemilu 2024? Siapa pasangan calon yang didukung Muhammadiyah? Kemana arah dukungan warga Persyarikatan?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya perlu untuk mencerna makna di balik setting historis Muhammadiyah didirikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya murni mendirikan Muhammadiyah sebagai wadah untuk mendakwahkan ajaran Islam. Bahkan di tengah gegap gempita panggung politik era kebangkitan nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak merestui Muhammadiyah menjadi organisasi politik.
Meski mendaku diri sebagai organisasi non politik, Muhammadiyah tidaklah antipati dan buta dengan politik. Secara keorganisasian, Muhammadiyah tidak memilih jalan politik praktis, melainkan politik moral kebangsaan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara. Dengan begitu kebesaran Muhammadiyah bisa dijaga, sebab tidak akan tergerus oleh urusan politik pragmatis yang hanya bertujuan untuk meraih kekuasaan.
Mengingat Risalah Islam Berkemajuan
Muktamar Muhammadiyah ke 48 di Solo tahun lalu melahirkan formulasi Risalah Islam Berkemajuan sebagai penyempurnaan gerak langgam Persyarikatan yang lebih sistematis dan elaboratif. Dalam rumusan tersebut, disebutkan tentang bagaimana pengkhidmatan Muhammadiyah dalam konteks kebangsaan.
“Implementasi Islam Berkemajuan berkaitan erat dengan persoalan demokrasi dalam sistem kenegaraan. Demokrasi sesungguhnya bukan sekadar sarana untuk menyelenggarakan negara atau proses-proses politik, namun merupakan sarana untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Demokrasi sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, dan karena itu usaha peningkatan kualitas demokrasi dipandang sebagai bagian dari perwujudan konsep Dar al-’Ahdi wa al-Syahadah.” (RIB, hal. 44)
Maka cukup jelas, bahwa Muhammadiyah memandang pemilu sebagai bagian dari mekanisme demokrasi tidak hanya sebatas pergantian kekuasaan, melainkan upaya dari pencerdasan masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekiranya poin tersebut bisa dimaknai bahwa Muhammadiyah dituntut untuk berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi sehingga menghasilkan kepemimpinan dengan visi kenegaraan dan kebangsaan yang kuat.
Eksponen Muhammadiyah di Setiap Kubu
Amanat Khittah Muhammadiyah menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidaklah berpolitik praktis, meski demikian Muhammadiyah tidak melarang kader-kadernya untuk berpolitik praktis. Tentu saja dengan tidak membawa simbol Persyarikatan. Jika kita cermati Daftar Calon Tetap (DCT) yang dirilis KPU, terlihat akan adanya calon legislatif di berbagai partai yang memiliki latar belakang Muhammadiyah. Termasuk juga hadirnya simpul-simpul relawan pemenangan di setiap pasangan calon presiden yang berisi kader-kader Muhammadiyah.
Di kubu pasangan Anies-Muhaimin terdapat relawan Garda Matahari dan Milennial untuk Perubahan (MU Perubahan). Di kubu pasangan Prabowo-Gibran terdapat relawan Matahari Pagi dan Aliansi Muda Indonesia Maju (ALIMM). Sementara di kubu Ganjar-Mahfud terdapat relawan Gerakan Persyarikatan Berkemajuan (GP Berkemajuan), Gerak Matahari, Relawan Gerakan Matahari (RGM) dan Ganjar Gaskeun Milenial Unity (GG-MU).
Simpul tersebut merupakan bentuk ekspresi kader-kader Muhammadiyah dalam berpartisipasi aktif di tengah kontestasi Pemilu 2024. Menjadi fakta bahwa kehadiran relawan tersebut memang dimotori oleh kader-kader Muhammadiyah. Tentu ini akan menjadi pro-kontra di internal Persyarikatan, sebab secara eksplisit maupun implisit, simbol Persyarikatan dibawa dalam rangka dukung-mendukung pasangan calon.
Tanpa menegasikan polemik simbol Persyarikatan, kehadiran simpul kader Muhammadiyah di setiap kubu pasangan capres-cawapres sebenarnya merupakan langkah jitu guna memasukan nilai-nilai Islam Berkemajuan di setiap visi, misi serta program yang ditawarkan. Mereka harusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan mandat Muhammadiyah yang disampaikan ketika uji publik/dialog terbuka benar-benar terakomodir, serta mengawal keseluruhan proses pemilu berjalan dengan mengedepankan akhlak dan nilai luhur kebangsaan.
Menjaga Marwah Persyarikatan
Perhelatan Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah. Selain harus memainkan perannya sebagai pengawal demokrasi, Muhammadiyah juga memiliki tantangan besar dalam mengelola konflik, baik berupa fragmentasi elit di internal Muhammadiyah maupun konflik yang terjadi akar rumput warga Persyarikatan.
Munculnya simpul-simpul yang mengatasnamakan Muhammadiyah, atau mengidentifikasi diri sebagai representasi Muhammadiyah, perlu disikapi dengan hati-hati dan bijaksana oleh PP Muhammadiyah. Amanat Khittah Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah mendorong kader-kadernya untuk aktif dalam peran politik praktis dengan modal kemampuan, integritas dan visi ke-Muhammadiyahan yang baik.
Maka jangan sampai Muhammadiyah disibukkan dengan pendisiplinan internal organisasi, atau memberikan sanggahan dan konfirmasi akan “ulah” kader-kadernya di berbagai simpul, sementara banyak hal besar lainnya yang seharusnya bisa digarap oleh Muhammadiyah demi keberlangsungan Pemilu yang demokratis dan berkeadaban. Sebab pemilu bagi Muhammadiyah tidaklah untuk diri sendiri, tidak untuk kepentingan kuasa politik, tetapi demi lahirnya kekuasaan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. *
