KENDARI, Suara Muhammadiyah - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan Kegiatan Seminar Nasional dan Sekolah Agraria Regional Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Bali di Sulawesi Tenggara. Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah, akademisi, aktivis agraria, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekolah agraria ini digelar sebagai ikhtiar mengurai kompleksitas persoalan pertambangan, tata ruang, dan keadilan agraria di kawasan Indonesia Timur.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. M. Busyro Muqoddas, M.Hum., dalam amanatnya menegaskan bahwa penyusunan kebijakan publik maupun rancangan peraturan daerah (Raperda) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota harus mengedepankan pendekatan ilmiah (evidence-based policy). Menurutnya, kebijakan yang adil lahir dari proses riset komprehensif, analisis sosial yang mendalam, serta pengawalan yang konsisten dari tim pendamping.
"Negara hukum tidak boleh terjebak dalam demokrasi prosedural semata, tetapi harus menjunjung tinggi demokrasi substantif yang kaya akan moralitas," tegas Busyro. Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah berkomitmen melibatkan perguruan tinggi lintas ormas dan agama serta organisasi masyarakat sipil (NGO/CSO) untuk menciptakan iklim kebebasan akademik. Kebebasan tersebut dipandang penting agar akademisi, aktivis, hingga pejabat publik dapat menyampaikan gagasan secara kritis dan objektif demi kemaslahatan masyarakat.
Busyro juga mengingatkan pentingnya mengimplementasikan prinsip desentralisasi tata kelola daerah yang dulu digagas oleh pakar otonomi daerah, Prof. Ryaas Rasyid. Nilai-nilai perjuangan tersebut selaras dengan doktrin pengabdian Muhammadiyah, yaitu khairunnas anfa'uhum linnas (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama) dan prinsip al-yadul 'ulya khairun minal yadissufla (tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah).
"Orang Muhammadiyah itu lebih suka memberi daripada menerima—baik ilmu, waktu, pikiran, maupun harta. Kemitraan kami dengan pemerintah daerah adalah bentuk pengabdian tanpa henti untuk bangsa," lanjut mantan Ketua KPK tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, menyambut hangat inisiatif Muhammadiyah dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk berkolaborasi. Dalam sambutannya yang disampaikan secara lepas dan persuasif, Andi membagikan ikatan emosional dan sejarah panjang keluarganya dengan masyarakat Sulawesi Tenggara, mulai dari pengabdian orang tuanya di Pulau Wawonii hingga masa baktinya sebagai Danrem, Kabinda, dan Pangdam XIV/Hasanuddin.
Andi menegaskan bahwa motivasi utamanya memimpin Sulawesi Tenggara adalah untuk membayar "utang budi sosial" kepada masyarakat setempat. Ia menyoroti tantangan berat dalam merombak pola pikir (mindset) birokrasi dan menegakkan aturan pertambangan serta penataan lingkungan.
"Mengubah pola pikir yang sudah di zona nyaman itu tidak mudah. Saya ibaratkan seperti melihat kesegaran ikan, kerusakan itu selalu dimulai dari kepala. Jika pemimpinnya jujur dan berintegritas, maka jajaran di bawahnya akan ikut benar," ujar Andi di hadapan para peserta seminar.
Gubernur Sultra tersebut menceritakan keberaniannya menertibkan jaminan reklamasi tambang untuk menguatkan kas daerah dan memperkokoh permodalan Bank Sultra (BPD), meskipun harus berhadapan dengan berbagai ancaman dan dinamika politik. Sebagai wujud komitmen moral dan keteladanan kepemimpinan, Andi secara terbuka menyampaikan keputusannya untuk tidak mengambil gaji serta biaya operasionalnya selama menjabat sebagai gubernur. Seluruh alokasi dana tersebut dihibahkan menjadi beasiswa bagi mahasiswa Sultra.
Menutup sambutannya, Gubernur Andi mengumumkan pembentukan tim penasihat teknokratis (Tim 9) yang diisi oleh para alumni LPDP, guna memastikan setiap perencanaan pembangunan di Sulawesi Tenggara dirancang secara bottom-up berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan atas dasar keinginan elit. Ia juga membuka pintu seluas-luasnya bagi kampus-kampus Muhammadiyah untuk terus menyumbangkan gagasan akademis demi kemajuan daerah.
Melalui pembukaan Sekolah Agraria Regional ini, sinergi antara Muhammadiyah, kalangan akademisi, dan Pemprov Sultra diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan agraria yang adil, berkelanjutan, serta memihak pada kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara.
