Strategi “Pertahanan Citra Politik” Gibran pada Musim Ini

Strategi “Pertahanan Citra Politik” Gibran pada Musim Ini

Oleh: Wiryawan K. Wisnubrata, M.I.Kom, Akademisi dan Pengajar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Papua Barat Daya

Dalam politik, terkadang yang paling menarik bukanlah keputusan yang diambil seorang politisi, melainkan bagaimana keputusan itu dikemas dan disampaikan kepada publik. Sebab, politik bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, siapa yang bertahan, dan siapa yang tersingkir, tetapi juga tentang siapa yang paling mampu mengelola persepsi.

Dinamika politik nasional belakangan ini, menyusul pengajuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, menjadi fenomena menarik untuk dibaca. Di tengah berbagai polemik yang mengiringi perjalanan politiknya, Gibran justru memperlihatkan pendekatan komunikasi yang relatif tenang, simbolik, dan tidak konfrontatif.

Saya melihat ada satu hal yang menarik dari cara Gibran memainkan komunikasi politiknya: ia tidak sedang membangun perlawanan, tetapi sedang mengelola persepsi. Dalam situasi ketika seorang pejabat publik berada di bawah tekanan opini, pilihan untuk tidak merespons dengan konfrontasi terbuka bisa menjadi strategi tersendiri. Ia seolah memahami bahwa dalam pertarungan citra, terkadang diam, mengalah, dan menyampaikan pesan secara terukur justru memiliki nilai politik yang lebih besar daripada berdebat panjang di hadapan publik.

Kita tidak bisa mengabaikan bahwa perjalanan politik Gibran sejak awal memang tidak pernah sepenuhnya lepas dari kontroversi. Mulai dari polemik batas usia pencalonan Wakil Presiden menjelang Pilpres 2024 hingga persoalan dokumen pendidikan yang dipersoalkan sejumlah pihak, berbagai perdebatan tersebut telah membentuk persepsi publik terhadap dirinya.

Dalam konteks seperti ini, setiap pernyataan dan tindakan politik Gibran tentu memiliki konsekuensi komunikasi. Penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden dan pimpinan MPR, misalnya, tidak cukup dibaca sebagai tindakan administratif. Ada pesan yang ingin dibangun, ada kesan yang ingin ditinggalkan, dan ada persepsi yang berpotensi diarahkan melalui tindakan tersebut.

Mengubah Tekanan Menjadi Panggung Pertahanan Citra

Menurut saya, kekuatan strategi komunikasi Gibran justru terletak pada kemampuannya mengubah situasi yang berpotensi merugikan menjadi panggung untuk membangun citra yang berbeda.

Ketika sebagian pihak mungkin mengharapkan respons keras, pembelaan diri, atau bahkan perlawanan politik, Gibran justru memperlihatkan pendekatan yang lebih lunak. Ungkapan terima kasih, permohonan maaf, penghormatan kepada Presiden Prabowo Subianto, hingga ajakan untuk tetap mendukung pemerintahan merupakan bagian dari pesan yang perlu dibaca secara lebih mendalam.

Di sinilah komunikasi defensif bekerja. Seorang aktor politik tidak selalu harus memenangkan perdebatan untuk mempertahankan citranya. Terkadang, yang lebih penting adalah memastikan bahwa dirinya tidak terjebak dalam konflik narasi yang justru semakin memperburuk reputasi.

Penelitian Dommett dan koleganya (2025) mengenai strategi komunikasi dalam iklan politik digital menunjukkan pentingnya pengelolaan reputasi, kedekatan komunitas, serta nada komunikasi dalam membangun penerimaan publik terhadap pesan politik. Perspektif ini menarik untuk membaca bagaimana Gibran memilih pendekatan komunikasi yang cenderung positif dan tidak menyerang pihak lain.

Namun, saya melihat ada sesuatu yang lebih jauh dari sekadar pilihan kata. Gibran sedang berusaha memindahkan pusat perhatian publik. Dari persoalan kontroversi personal menuju narasi pengabdian, dari perdebatan legitimasi menuju penghormatan terhadap institusi, dan dari kemungkinan konflik politik menuju pesan tentang keberlanjutan pemerintahan.

Tentu saja, ini bukan berarti persoalan yang menjadi sumber kontroversi otomatis selesai. Tetapi dalam komunikasi politik, kemampuan menggeser fokus pembicaraan merupakan salah satu bentuk pengelolaan persepsi yang patut diperhatikan.

Ada bagian menarik yang menurut saya justru melengkapi strategi komunikasi Gibran, yakni bagaimana Prabowo Subianto memberikan respons terhadap keputusan pengunduran diri tersebut.

Dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, 12 November 2026, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya menerima surat pengunduran diri Gibran dengan berat hati. Namun, ia menegaskan menghormati dan mendukung keputusan tersebut. Bahkan, Prabowo menyebut Gibran telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan.

Pernyataan Prabowo ini menarik dibaca bukan hanya sebagai respons seorang Presiden terhadap Wakil Presidennya, melainkan sebagai tindakan komunikasi politik yang memiliki makna simbolik cukup kuat.

Bagi saya, Prabowo sedang memainkan peran penting dalam membangun narasi publik atas peristiwa tersebut. Ketika Gibran menyampaikan pengunduran diri dengan pendekatan yang menonjolkan pengabdian dan kepentingan bangsa, Prabowo justru memberikan penguatan melalui pengakuan terhadap karakter dan sikap politik Gibran.

Ada semacam kesinambungan pesan yang dibangun oleh keduanya. Gibran menyampaikan keputusan dengan narasi pengabdian, sementara Prabowo meresponsnya dengan narasi penghormatan dan penghargaan. Dalam komunikasi politik, keselarasan pesan seperti ini dapat membantu membentuk persepsi bahwa peristiwa tersebut berlangsung tanpa konflik terbuka di antara keduanya.

Hal lain yang tidak kalah menarik adalah ketika Prabowo mengungkapkan bahwa Gibran telah beberapa hari berkonsultasi dan meminta pandangannya sebelum mengambil keputusan. Prabowo juga menegaskan keyakinannya bahwa Gibran masih muda dan memiliki perjalanan panjang dalam karier serta pengabdian.

Pernyataan tersebut memiliki dua dimensi komunikasi. Pertama, memperlihatkan adanya hubungan konsultatif antara Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, memberikan pesan bahwa pengunduran diri tidak harus dimaknai sebagai berakhirnya perjalanan politik Gibran.

Saya melihat pernyataan Prabowo tersebut sebagai bentuk dukungan politik sekaligus pengelolaan persepsi. Dengan memberikan apresiasi secara terbuka, Prabowo turut membangun konstruksi bahwa Gibran bukan figur yang sedang disingkirkan, melainkan seseorang yang mengambil keputusan dan tetap memperoleh penghormatan dari Presiden.

Namun, kita juga perlu berhati-hati dalam membaca situasi ini. Pernyataan dukungan Presiden tidak serta-merta menyelesaikan persoalan legitimasi yang berkembang. Ia merupakan pesan politik yang dapat memengaruhi persepsi publik, tetapi penilaian masyarakat tetap akan bergantung pada fakta, proses konstitusional, dan perkembangan selanjutnya.

Di sinilah menariknya komunikasi politik dua arah tersebut. Gibran mengelola citra dirinya melalui narasi pengabdian, sementara Prabowo memberikan penguatan melalui pengakuan, penghormatan, dan dukungan. Keduanya menghadirkan pesan yang saling melengkapi di tengah situasi politik yang tidak sederhana.

Hal menarik lainnya adalah bagaimana Gibran membangun komunikasi politik terhadap Prabowo Subianto. Dalam beberapa kesempatan, Gibran bahkan menyebut Prabowo sebagai sosok ayah bagi dirinya.

Bagi saya, pernyataan semacam ini tidak bisa hanya dibaca sebagai ungkapan emosional seorang anak kepada figur yang lebih senior. Dalam komunikasi politik, simbol memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar kata-kata.

Penyebutan figur ayah dapat mengonstruksi makna tentang kedekatan, loyalitas, penghormatan, dan kesinambungan hubungan politik. Apalagi ketika pernyataan tersebut muncul dalam situasi yang sarat dengan spekulasi mengenai hubungan antara Wakil Presiden dan Presiden.

Gibran tampaknya memahami bahwa membangun kesan konflik dengan Presiden justru akan menjadi risiko komunikasi yang besar. Karena itu, menjaga kesan harmonis dengan Prabowo menjadi bagian penting dari strategi mempertahankan reputasi politiknya.

Di sisi lain, respons Prabowo yang menyampaikan penghargaan dan dukungan secara terbuka semakin memperkuat simbol hubungan tersebut. Bahkan, ketika keduanya tampil bersama di hadapan media, terdapat pesan visual yang tidak kalah penting dibandingkan pesan verbal yang disampaikan.

Dalam politik, gestur, ekspresi, posisi berdiri, dan interaksi antartokoh sering kali menjadi bagian dari komunikasi simbolik. Publik tidak hanya mendengar apa yang disampaikan, tetapi juga mengamati bagaimana para aktor politik memperlihatkan hubungan mereka.

Di sinilah kita melihat bahwa komunikasi politik tidak selalu berlangsung melalui pernyataan yang keras dan terbuka. Terkadang, pilihan simbol dan ekspresi justru lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada publik.

Antara Citra Negarawan dan Persoalan Legitimasi

Dalam perspektif Image Repair Theory William L. Benoit, seorang aktor yang menghadapi ancaman reputasi akan berusaha menggunakan strategi komunikasi untuk memulihkan citranya. Strategi tersebut bisa dilakukan melalui penjelasan, pengurangan persepsi negatif, penguatan komitmen, maupun bentuk-bentuk komunikasi lainnya.

Jika kita membaca langkah Gibran melalui perspektif tersebut, terdapat kecenderungan untuk membangun citra sebagai figur yang tidak ingin memperpanjang konflik politik. Ia memilih narasi pengabdian, penghormatan, dan kepentingan bangsa.

Sementara itu, respons Prabowo yang menyebut Gibran sebagai sosok kesatria dan negarawan dapat dibaca sebagai penguatan reputasi melalui dukungan dari aktor politik yang memiliki posisi kekuasaan lebih tinggi. Dengan demikian, proses pengelolaan citra tidak hanya berlangsung melalui komunikasi personal Gibran, tetapi juga melalui pengakuan dan dukungan dari lingkungan kekuasaan.

Namun, saya kira kita tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan bahwa strategi ini telah berhasil sepenuhnya.

Sebab, ada perbedaan mendasar antara citra dan legitimasi. Citra dapat dibangun melalui komunikasi, tetapi legitimasi membutuhkan pengakuan yang lebih luas. Seseorang mungkin berhasil menampilkan diri sebagai sosok yang tenang dan negarawan, tetapi publik tetap memiliki hak untuk mempertanyakan persoalan yang menjadi sumber kontroversi.

Justru di sinilah letak persoalan komunikasi politik yang sesungguhnya. Apakah publik menerima narasi yang dibangun oleh Gibran dan diperkuat oleh Prabowo, atau justru membaca pengunduran diri tersebut sebagai konsekuensi dari tekanan politik yang berkembang?

Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan melihat bagaimana media memberitakan peristiwa tersebut. Kita perlu melihat bagaimana masyarakat menafsirkan, memperdebatkan, dan memberikan penilaian terhadap pesan yang disampaikan.

Sebagaimana dijelaskan Robert Entman dalam perspektif framing, suatu peristiwa dapat menghasilkan makna yang berbeda bergantung pada aspek mana yang ditonjolkan dan bagaimana realitas tersebut dikonstruksikan. Gibran mungkin ingin peristiwa ini dibaca sebagai bentuk pengabdian, sementara Prabowo menekankan sikap kesatria dan kenegarawanan. Namun, kelompok lain bisa saja menafsirkannya sebagai persoalan pertanggungjawaban politik dan legitimasi.

Artinya, kendali atas pesan tidak selalu berarti kendali atas makna.

Pada akhirnya, saya melihat strategi komunikasi Gibran dan respons Prabowo sebagai fenomena menarik tentang bagaimana komunikasi politik bekerja dalam situasi penuh tekanan. Gibran tidak selalu harus tampil sebagai figur yang paling keras, paling banyak berbicara, atau paling agresif dalam mempertahankan posisinya. Sementara Prabowo memperlihatkan bagaimana dukungan dan pengakuan dapat menjadi bagian dari komunikasi politik untuk menjaga suasana tetap kondusif.

Dalam situasi tertentu, pendekatan yang tenang, simbolik, dan persuasif justru dapat menjadi instrumen untuk mengelola reputasi politik.

Tetapi, politik bukan panggung pencitraan semata. Ada tanggung jawab, legitimasi, dan kepercayaan publik yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui kemampuan mengemas pesan. Strategi komunikasi mungkin dapat meredam kontroversi untuk sementara, tetapi tidak otomatis menghapus pertanyaan substantif yang berkembang di masyarakat.

Barangkali, inilah yang membuat strategi pertahanan citra politik Gibran masih menjadi salah satu fenomena komunikasi politik yang menarik pada musim ini. Ia memperlihatkan bahwa dalam politik modern, kemampuan mengelola persepsi merupakan modal yang tidak kalah penting dibandingkan kemampuan mengelola kekuasaan.

Namun, ada satu hal yang perlu diingat: seorang politisi mungkin bisa mengatur bagaimana dirinya ingin dilihat, tetapi ia tidak pernah sepenuhnya bisa menentukan bagaimana publik akan mengingatnya.