Tanwir Muhammadiyah 2026: Menyatukan Bangsa, Meneguhkan Arah Gerakan

Foto Istimewa
Foto Istimewa

Tanwir Muhammadiyah 2026: Menyatukan Bangsa, Meneguhkan Arah Gerakan

Oleh: M. Saifudin (Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Sangen)

Di tengah perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Polarisasi politik, ketimpangan sosial, persoalan penegakan hukum, disrupsi teknologi, hingga ketidakpastian ekonomi global menuntut seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan sekaligus menemukan jalan keluar. Dalam situasi seperti ini, organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah, dituntut tidak sekadar bertahan, tetapi mampu mengambil peran strategis.

Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–14 November 2026, mengusung tema "Bersama Satukan Bangsa". Bertepatan dengan Milad ke-114 Muhammadiyah, forum permusyawaratan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan gerakan sekaligus meneguhkan arah Persyarikatan dalam menghadapi masa depan.

Dua agenda strategis menjadi pembahasan utama, yakni penyempurnaan Program Muhammadiyah 2027–2047 dan Risalah Kesemestaan Muhammadiyah. Selain itu, Tanwir menetapkan sejumlah keputusan persiapan Muktamar ke-49 di Medan pada 2027, antara lain tata tertib pemilihan pimpinan, pembentukan panitia pemilihan, dan tim verifikasi keuangan. Kedua dokumen strategis tersebut diterima dengan sejumlah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Agenda ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya memikirkan keberlangsungan organisasi dari satu periode ke periode berikutnya, tetapi juga menyiapkan orientasi gerakan untuk dua dekade mendatang. <Cite refs={["turn954034search0","turn954034search4"]}/>

Persatuan Bukan Sekadar Slogan

Tema "Bersama Satukan Bangsa" memiliki relevansi kuat dengan keadaan Indonesia. Persatuan tidak cukup diwujudkan melalui seremoni, slogan, atau ajakan untuk saling menghormati. Persatuan membutuhkan keadilan, penegakan hukum, etika sosial, kedewasaan politik, dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Dalam enam pesan kebangsaan yang disampaikan PP Muhammadiyah menjelang Tanwir, terdapat penekanan pada pentingnya merawat kebersamaan dan persatuan, memperkuat ketertiban sosial melalui penegakan hukum yang adil, membangun etika kehidupan publik, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Muhammadiyah juga menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menegakkan konstitusi dan sistem hukum, mendorong soliditas antarinstitusi pemerintahan, serta memperkuat kontribusi masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan dakwah. <Cite refs={["turn954034search2"]}/>

Pesan ini penting karena demokrasi tidak boleh berubah menjadi pertarungan tanpa batas. Perbedaan pilihan politik merupakan keniscayaan, tetapi ambisi kekuasaan yang tidak terkendali dapat merusak persaudaraan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kritik harus tetap hidup, tetapi disampaikan secara bertanggung jawab. Dukungan kepada pemerintah juga harus tetap disertai sikap objektif dan keberanian mengoreksi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Bangsa yang kuat bukan bangsa yang meniadakan perbedaan, melainkan bangsa yang mampu mengelolanya tanpa kehilangan persatuan.

Bagi warga Muhammadiyah, pesan Tanwir semestinya tidak berhenti menjadi bahan pemberitaan atau dokumen organisasi. Ada pekerjaan besar yang harus diterjemahkan ke dalam kehidupan Persyarikatan.

Pertama, memperkuat ukhuwah dan soliditas internal. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika organisasi, tetapi tidak boleh berkembang menjadi persaingan kepentingan yang melemahkan dakwah. Jabatan merupakan amanah, bukan sumber keistimewaan. Kepemimpinan harus berorientasi pada pengabdian, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagaimana ditekankan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.

Kedua, meningkatkan kualitas amal usaha. Kebesaran Muhammadiyah tidak cukup diukur dari jumlah sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, atau lembaga yang dimiliki. Ukuran yang lebih mendasar adalah kualitas pelayanan dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Amal usaha harus dikelola secara profesional, transparan, inovatif, dan tetap berjiwa dakwah.

Ketiga, memperkuat kaderisasi dan kualitas kepemimpinan. Keberlanjutan Muhammadiyah tidak cukup mengandalkan kebesaran nama dan pengalaman generasi sebelumnya. Diperlukan kader yang kokoh dalam ideologi, matang dalam akhlak, luas wawasan, serta memiliki kemampuan menghadapi persoalan kontemporer. Generasi muda harus dipersiapkan, diberi kepercayaan, dan dilibatkan dalam kepemimpinan.

Keempat, memperkuat literasi dan penguasaan teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan dan derasnya informasi menuntut warga Muhammadiyah untuk terus belajar. Jangan sampai Persyarikatan hanya menjadi konsumen perubahan, sementara kemampuan menciptakan inovasi dan menawarkan solusi justru tertinggal. Semangat tajdid harus mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.

Muhammadiyah dan Masa Depan Indonesia

Muhammadiyah memiliki modal sejarah dan pengalaman panjang dalam membangun bangsa. Sejak didirikan KH Ahmad Dahlan, gerakan ini menempatkan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan dakwah sebagai jalan pembaruan kehidupan umat. Karena itu, tanggung jawab kebangsaan Muhammadiyah tidak boleh menyempit menjadi urusan internal organisasi.

Muhammadiyah harus terus menjadi kekuatan masyarakat sipil yang mandiri, konstruktif, dan berani menyampaikan kebenaran. Kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan daya kritis, sedangkan sikap kritis tidak harus menjadikan Persyarikatan berhadap-hadapan dengan pemerintah. Ukurannya adalah kemaslahatan rakyat, keadilan, dan tegaknya konstitusi.

Di sinilah pentingnya Risalah Kesemestaan. Persoalan umat dan kemanusiaan tidak lagi terbatas oleh batas-batas negara. Krisis lingkungan, konflik kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan geopolitik membutuhkan kontribusi pemikiran serta tindakan yang melampaui kepentingan nasional. Muhammadiyah perlu memperluas kiprah global tanpa kehilangan akar pengabdiannya di tengah masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan Tanwir tidak cukup diukur dari lancarnya persidangan, banyaknya keputusan, atau tersusunnya dokumen perencanaan. Keberhasilannya justru terlihat dari kesungguhan seluruh unsur Persyarikatan melaksanakan amanah dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

“Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai-berai.” (QS Ali Imran: 103).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, yang satu menguatkan bagian yang lain.” (HR Bukhari dan Muslim).

Pesan tersebut relevan bagi Muhammadiyah maupun bangsa Indonesia. Persatuan harus dibangun dengan nilai, diwujudkan melalui keadilan, dan dirawat dengan kerja sama. Tidak cukup menyerukan persatuan jika dalam kehidupan sehari-hari masih sibuk saling melemahkan.

Usia 114 tahun semestinya membuat Muhammadiyah semakin matang, bukan merasa cukup dengan capaian masa lalu. Semakin besar Persyarikatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Tanwir telah meneguhkan arah; kini dibutuhkan kesungguhan untuk melangkah bersama.

Muhammadiyah harus terus berkemajuan dalam pemikiran, berkemajuan dalam amal, dan berkemajuan dalam pengabdian. Sebab, ukuran keberhasilan gerakan bukan hanya seberapa besar organisasi tumbuh, tetapi seberapa luas manfaatnya dirasakan umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Nashrumminallahi wafathun qarib wa basy-syiril mukmini