Badan Guru Nasional

Foto Ilustrasi
Foto Ilustrasi

Badan Guru Nasional

Oleh: Akmal Basyir, Mahasiswa Pascasarjana Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan dari cara negara mengelola profesi guru hari ini. Di tengah ambisi besar membangun sumber daya manusia unggul dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, masih terdapat persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terselesaikan, yakni ketidakpastian status, kesejahteraan, dan masa depan profesi guru. Kita sering berbicara tentang pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa, tetapi pada saat yang sama, sebagian orang yang berada di garis terdepan dalam membangun fondasi tersebut justru masih harus berjuang untuk memperoleh kepastian atas profesinya sendiri.

Jika kita melihat bagaimana negara mengelola institusi TNI, Polri, maupun lembaga politik seperti DPR, terdapat sistem kelembagaan, jenjang karier, dan mekanisme pengelolaan yang relatif terstruktur sesuai karakter masing-masing institusi. Tentu, kita tidak sedang membandingkan profesi guru dengan profesi lain untuk menentukan siapa yang lebih penting. Namun, perbandingan ini menjadi relevan ketika kita mempertanyakan mengapa negara mampu membangun sistem yang terstruktur pada berbagai institusi, tetapi persoalan ketidakpastian status guru masih terus berulang dalam dunia pendidikan.

Guru bukan sekadar tenaga kerja yang menjalankan aktivitas pembelajaran di ruang kelas. Guru merupakan bagian penting dari proses pembentukan manusia, pengembangan karakter, dan pembangunan peradaban. Di tangan guru, pengetahuan tidak hanya disampaikan, tetapi juga ditransformasikan menjadi kemampuan, nilai, dan kesadaran sosial. Oleh karena itu, sudah semestinya profesi guru mendapatkan perhatian kelembagaan yang lebih serius, bukan hanya melalui kebijakan yang bersifat parsial dan temporer.

Persoalan guru honorer menjadi salah satu gambaran nyata dari problematika tersebut. Bagaimana mungkin seseorang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun dalam dunia pendidikan, menjalankan tanggung jawab yang sama dalam mendidik peserta didik, tetapi masih menghadapi ketidakpastian status kepegawaian dan kesejahteraan. Bagaimana mungkin negara menuntut peningkatan kualitas pendidikan, sementara sebagian tenaga pendidiknya masih harus berhadapan dengan persoalan mendasar mengenai kepastian masa depan.

Bagi saya, persoalan ini bukan semata-mata tentang pengangkatan menjadi ASN atau PPPK. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut bagaimana negara membangun sistem yang adil, terencana, dan berkelanjutan dalam mengelola profesi guru. Jangan sampai penyelesaian persoalan guru hanya menjadi agenda yang muncul setiap pergantian kebijakan, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh akar persoalannya.

Di sinilah gagasan Badan Guru Nasional menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Kehadiran lembaga ini bukan sekadar menambah struktur birokrasi baru, melainkan sebagai upaya membangun tata kelola profesi guru yang lebih terintegrasi. Badan Guru Nasional harus mampu menjadi institusi yang memastikan bahwa urusan guru tidak lagi tersebar dalam berbagai kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi dikelola melalui visi nasional yang jelas.

Pembentukan Badan Guru Nasional harus dipahami sebagai tawaran reformasi kelembagaan dalam tata kelola pendidikan Indonesia. Gagasan ini tidak berangkat dari asumsi bahwa negara tidak memiliki institusi yang mengurus guru, melainkan dari pertanyaan apakah sistem yang selama ini berjalan telah cukup efektif dalam menjawab berbagai persoalan guru secara menyeluruh.

Jika kita melihat pembentukan Badan Gizi Nasional, negara telah menunjukkan bahwa suatu agenda strategis pembangunan manusia dapat dikelola melalui institusi khusus dengan mandat yang terarah. Badan Gizi Nasional dibentuk untuk mengoordinasikan pemenuhan gizi nasional, sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Walaupun juga masih banyak persoalan implementasinya. Tetapi hal ini menjadi menarik ketika kita menempatkan guru dalam kerangka pembangunan manusia yang sama. Jika pemenuhan gizi dianggap membutuhkan kelembagaan khusus, maka tata kelola profesi guru yang memiliki peran besar dalam membentuk kualitas manusia juga layak mendapatkan perhatian serupa.

Tentu Badan Guru Nasional tidak harus meniru struktur maupun mekanisme Badan Gizi Nasional. Keduanya memiliki karakter dan kompleksitas yang berbeda. Namun, perbandingan tersebut memberikan satu pertanyaan mendasar: mengapa negara begitu serius membangun kelembagaan untuk pemenuhan gizi, sementara persoalan kepastian status, kesejahteraan, dan perlindungan profesi guru masih terus menjadi pekerjaan rumah yang berkepanjangan. Pembangunan manusia tidak cukup hanya memastikan generasi tumbuh sehat, tetapi juga harus memastikan mereka memperoleh pendidikan berkualitas dari guru yang memiliki kepastian dan martabat profesi.

Badan Guru Nasional idealnya tidak menjadi lembaga yang mengambil alih seluruh kewenangan kementerian maupun organisasi profesi yang telah ada. Sebaliknya, BGN harus memiliki mandat yang jelas sebagai institusi strategis yang mengintegrasikan tata kelola profesi guru, memperkuat representasi aspirasi guru dalam perumusan kebijakan, serta memastikan adanya perencanaan kebutuhan dan pengembangan profesi yang berkelanjutan.

Indonesia Emas 2045 tidak akan cukup diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, transformasi digital, atau pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan tersebut membutuhkan manusia yang berkualitas, dan kualitas manusia tidak dapat dilepaskan dari peran guru. Jika Badan Gizi Nasional menjadi salah satu instrumen dalam membangun generasi yang sehat, maka Badan Guru Nasional dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun generasi yang berilmu, berkarakter, dan berdaya saing.

Tiga Agenda Strategis

Gagasan Badan Guru Nasional harus ditempatkan dalam kerangka keberpihakan negara terhadap profesi guru. Kita tidak sedang berbicara tentang keistimewaan bagi guru, melainkan tentang pemenuhan keadilan bagi profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun masa depan bangsa. Negara perlu memastikan bahwa guru tidak hanya hadir sebagai pelaksana otaupun objek kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai profesi yang memiliki kepastian, martabat, dan posisi strategis dalam pembangunan nasional.

Pertama, membangun sistem kepastian status dan karier guru secara nasional. Negara perlu memiliki perencanaan kebutuhan guru yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang. Tidak boleh lagi terjadi kondisi ketika guru mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status maupun jalur karier. Sistem pengelolaan guru harus mampu menjamin kepastian rekrutmen, pengangkatan, distribusi, dan pengembangan karier secara adil.

Kedua, memperkuat standar kesejahteraan dan perlindungan profesi guru. Badan Guru Nasional perlu menjadi institusi yang mendorong kebijakan kesejahteraan yang layak, perlindungan hukum, serta jaminan keamanan dalam menjalankan tugas profesional. Kesejahteraan guru tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran semata, melainkan sebagai investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ketiga, menjadikan guru sebagai subjek utama dalam perumusan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak seharusnya hanya dirumuskan dari perspektif birokrasi dan menempatkan guru hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga harus melibatkan pengalaman dan aspirasi guru yang berhadapan langsung dengan realitas pembelajaran. Badan Guru Nasional harus menjadi ruang representasi yang inklusif bagi guru dari berbagai jenjang, wilayah, status kepegawaian, dan satuan pendidikan.

Saya memandang bahwa pembentukan Badan Guru Nasional merupakan gagasan yang layak diperjuangkan sekaligus dikaji secara serius. Namun, keberhasilannya tidak boleh diukur dari seberapa besar lembaga tersebut dibentuk, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan oleh guru. Jangan sampai kita kembali menghadirkan lembaga baru dengan persoalan lama yang tetap tidak terselesaikan.

Sebab, negara tidak boleh terus-menerus menuntut guru untuk membangun masa depan bangsa, sementara masa depan guru itu sendiri masih berada dalam ketidakpastian. Jika pendidikan adalah jalan menuju kemajuan bangsa, maka memastikan kepastian dan martabat profesi guru adalah langkah awal yang tidak boleh diabaikan.