YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Keduanya dilantik pada Ahad (20/10) seraya mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas Pidato Presiden Prabowo di hadapan sidang MPR RI. Subtansi pidatonya mengandung komitmen, pandangan, dan sikap tegas untuk menjaga konstitusi, penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, kedaulatan pangan, menghadapi kemiskinan, politik luar negeri yang bebas aktif, dan seluruh hal yang mencakup hajat kehidupan bangsa.
“Demikian halnya ajakan agar berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia. Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perkehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Haedar pada Ahad (20/10).
Haedar berharap Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dapat menjalankan kepemimpinan selama tempo lima tahun ke depan dengan penuh pertanggung jawaban tinggi. Karena ini menyangkut mandat rakyat, bangsa, dan negara. Pada saat bersamaan, Haedar memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo atas keterbukaan dan ajakan untuk jujur menghadapi realitas dan masalah Indonesia.
“Para pejabat diingatkan bahwa kunci segala hal berada pada para pemimpinnya dan jangan sampai terjadi seperti pepatah “ikan busuk dimulai dari kepala”. Penghargaan Presiden Prabowo atas jasa para pahlawan dan rakyat maupun prestasi para Presiden sebelumnya sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo menunjukkan jiwa kenegarawanan beliau yang memiliki tradisi besar untuk saling menghargai antar pemimpin bangsa sesuai kiprahnya masing-masing yang spesifik dan penting dalam sejarah perjuangan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,” imbuh Haedar.
Haedar berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan “Asta Cita” yaitu (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Kemudian yang (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Haedar menilai perhatian Presiden Prabowo atas prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia agar dapat terus dijaga dan menjadi komitmen politik yang berkesinambungan dalam memimpin Indonesia Raya. Sikap menghargai kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan menggangu pihak luar, merupakan wawasan sekaligus sikap kesatria berjiwa prajurit pejuang dalam menjaga NKRI yang bersatu dan berdaulat.
“Kami berharap pula agar pengelolaan sumberdaya alam, investasi, dan kerjasama dengan pihak luar tetap bertumpu di atas prinsip Indonesia berdaulat. Seluruh penjuru tanah air dan rakyat Indonesia benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, pentingnya menjaga dan menkonsolidasikan demokrasi substantif agar benar-benar menjadi agenda penting dalam penegakkan sistem politik Indonesia sehingga terdapat ruang yang semakin terbuka dalam mengekspresikan pandangan-pandangan kritis yang bertanggungjawab demi menjaga “checks and balances” dalam kehidupan bernegara. Menjaga demokrasi dari kriminalisasi politik atas pemikiran-pemikiran yang berbeda di ruang publik.
“Diharapkan pikiran-pikiran kritis dari para elite maupun publik disampaikan secara objektif, argumentatif, dan elegan serta tidak disertai caci maki dan menebar kebencian sehingga dapat terjadi ruang dialog yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” harap Haedar.
Haedar berharap kepemimpinan nasional lima tahun ke depan menjadi kekuatan yang memimpin Indonesia dengan jiwa dan visi kenegarawanan tertinggi untuk menjaga persatuan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi suri teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Utamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompok sendiri. Diharapkan Kabinet terpilih benar-benar dapat membantu sepenuhnya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja dan berkhidmat seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada Pemerintahan baru serta melimpahkan rahmat-Nya bagi seluruh bangsa Indonesia,” tutupnya. (Adam/Cris)
