BANYUMAS, Suara Muhammadiyah - Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) kembali mengukuhkan posisinya dalam mewujudkan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Hal ini terungkap melalui pelantikan akademisis Muhammadiyah yang juga Wakil Rektor IV UMP, Assoc. Prof. Akhmad Darmawan, Ph.D, sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Banyumas. di Gedung AR Fahrudin, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kamis (7/3/2024)
Acara pelantikan yang berlangsung dengan khidmat tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan praktisi ekonomi syariah. Acara dilanjutkan dengan seminar nasional bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto bertajuk "Ekonomi Digital: Strategi Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat”.
Assoc. Prof. Akhmad Darmawan, yang dikenal sebagai sosok akademisi yang berpengalaman dan berkomitmen, diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan potensi ekonomi syariah di kawasan Banyumas.
Dalam sambutannya, Assoc. Prof. Akhmad Darmawan menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Beliau juga menegaskan komitmennya untuk menggerakkan roda ekonomi syariah di Banyumas dengan mengoptimalkan peran MES.
Ia juga memberikan selamat kepada pengurus MES Banyumas yang baru dilantik, sambil menekankan komitmen MES dalam meningkatkan kualitas hidup secara syariah.
Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Jawa Tengah Dr. Nyata Nugraha S.E, M.Si, Ak. CA, menyoroti pentingnya keterkaitan Program MES dengan mahasiswa sebagai generasi Z. Ia menekankan perlunya sertifikasi halal pada UMKM, pariwisata halal, dan pasar modal syariah, serta peran mahasiswa dalam mengaplikasikan digitalisasi sebagai sarana pendukung.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM, Dr. Wahyu Dewanto, M.Si, menyampaikan apresiasi dari PJ Bupati Banyumas terhadap acara ini. “Pemda Banyumas menyambut positif pelantikan pengurus MES Banyumas dan menyatakan harapannya agar acara ini dapat membangun sinergi antara OJK, MES, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan stakeholder lainnya,” pungkasnya.(nar/tgr)
