MALANG, Suara Muhammadiyah - Ketua Lembaga Pengembang (LP) UMKM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur; Imam Sugiri dalam keynote speakernya di acara Foccus Group Discussion (FGD) Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) & Pelatihan Pengurus, Pengelola BTM Se - Jawa Timur hari ini Sabtu (23/5/2026) di Kota Batu - Malang Jawa Timur mengatakan, gerakan dakwah yang dilakukan oleh Persyarikatan semakin berkembang. Bukan hanya sosial, pendidikan dan kesehatan saja. Namun juga ekonomi--hal ini menjadi tantangan Persyarikatan, terlebih selama ini banyak warga Persyarikatan yang minim berprofesi sebagai pelaku ekonomi. Hal ini yang menjadi konsen LP UMKM Jawa TImur untuk mencetak pelaku - pelaku ekonomi di Persyarikatan dengan menggandeng BTM.
“Meski butuh waktu dan proses yang sangat panjang kami meyakini dan merasa optimis selama LP UMKM Jawa Timur konsen mengembangkan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai Pusat Keuangan Muhammadiyah, pilar ketiga (bidang ekonomi) di Persyarikatan mampu diwujudkan,” ujar Imam.
Selain itu, lanjut Imam, setelah membaca pemaparan tentang BTM, ternyata keberadaan BTM di Persyarikatan memiliki makna yang strategis. Selain sebagai Pusat Keuangan Muhammadiyah dalam hal intermediasi (penempatan dan akses dana), BTM juga sebagai alat dalam mengimplementasikan ekonomi syariah, sebagaimana keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang bunga bank itu haram. Disamping itu BTM juga sebagai gerakan dakwah bil hall di Persyarikatan. Untuk itu LP UMKM PWM Jawa Timur dan LPUMKM di tiap - tiap Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) untuk melakukan koordinasi dan sinergitas dalam penguatan BTM - BTM Primer di Jawa Timur yang saat ini jumlahnya 25 BTM.
“Bahkan jika diperlukan keberadaan Pusat BTM Jawa TImur atau koperasi sekunder BTM diaktifkan secara maksimal. Apalagi Pusat BTM selama ini berperan sebagai APEX Syariah yakni pengendali likuiditas, supervisi, edukasi dan integrasi teknologi IT,”ucap Imam.
Sementara, Wakil Ketua Induk BTM; Nursyamsu dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Induk BTM di Jawa Timur ini adalah bagian dari konsolidasi Induk BTM ke berbagai jaringan BTM yang ada selama ini. Kemudian terkait dengan tema mitigasi bisnis dalam sengketa hukum yang diangkat FGD merupakan bagian dari mitigasi risiko.
“Kami sangat paham, bahwa mengelola BTM bukan sekedar mengelola keuangan
saja tapi juga harus paham aspek - aspek hukum khususnya ketika terjadi sengketa. Maka melalui FGD ini dengan para narasumber yang kompeten mulai dari lawyer, KPKNL dan Pengadilan Agama. Kami berharap memiliki pengetahuan dan literasi yang kuat dalam deteksi dini mengatasi risiko hukum,”ujarnya.
Follow up dari FGD Induk BTM ini, kedepan di jaringan BTM Jawa Timur akan sering ada kajian dan literasi - literasi hukum bisnis yang bersinergi dengan berbagai pihak yang bisa dimanfaatkan dalam mengelola BTM dengan baik.
