Dari Mana Asal Suara Bising?
Oleh: Ahsan Jamet Hamidi, Ketua PRM Legoso
Dalam catatan sejarah tentang tradisi kritik kaum cerdik pandai terhadap para penguasa, saya akan merujuk pada kiprah para Sofis yang dipersepsi sebagai kaum ilmuwan dan filosof yang berani bersikap kritis terhadap para penguasa.
Tradisi bersikap kritis mereka sudah berkembang sejak abad ke-5 SM di Yunani Kuno. Salah satu pemikiran kritis yang disuarakan kaum Sofis di Athena saat itu adalah pernyataan: “Seseorang tidak otomatis benar hanya karena ia berkuasa.”
Ketika itu, pemikiran kaum tradisional meyakini bahwa seorang raja bisa memiliki kedudukan lebih tinggi karena keturunan, tradisi, atau kehendak para dewa. Namun, para Sofis mengajukan pertanyaan kritis:
“Apa yang membuat seseorang berhak memerintah orang lain? Apakah karena ia dilahirkan dari keluarga kerajaan? Karena ia lebih kuat? Karena hukum? Atau karena rakyat menyetujuinya?”
Tidak berhenti pada pertanyaan itu, kaum Sofis juga mempertanyakan kebenaran tradisi, agama, hukum, moralitas, dan dasar kewenangan politik.
Mereka mengajarkan orang untuk selalu mempertanyakan apakah sesuatu dinilai benar karena memang benar, atau hanya dianggap benar karena ada tradisi dan pengaruh kekuasaan yang berlaku.
Kala itu, respons masyarakat umum terhadap kritik kaum Sofis beragam. Ada yang tertarik, bahkan rela membayar mahal untuk belajar kepada mereka.
Pemikiran kaum Sofis juga disenangi oleh anak-anak muda Athena, sehingga tidak heran jika mereka menjadi selebritas intelektual pada zamannya.
Ketika seorang Sofis terkenal datang ke sebuah kota, ia akan menarik perhatian banyak orang, terutama anak muda dari keluarga kaya yang ingin sukses dalam kehidupan publik.
Kaum Sofis rata-rata memiliki kemampuan berbicara dan berargumentasi yang sangat baik. Mereka mampu meyakinkan orang lain.
Hal itu diyakini sangat dibutuhkan dalam dunia politik maupun pengadilan. Kemampuan beretorika yang diajarkan para Sofis memiliki nilai praktis yang sangat tinggi.
Sikap berbeda juga muncul. Ada yang memandang kemunculan kaum Sofis dengan penuh kecurigaan, terutama dari kalangan konservatif.
Keyakinan mereka tentang kebenaran mutlak agama, moral, hukum, keluarga, dan tatanan masyarakat yang selama ini telah terbangun kokoh seolah-olah mulai goyah.
Mereka menganggap kaum Sofis telah merusak keyakinan serta memberikan pengaruh buruk kepada kaum muda.
Masyarakat merespons mereka melalui ejekan, satire, dan pembentukan opini publik.
Ada paradoks: kaum Sofis diminati, tetapi dicurigai; dikagumi, tetapi sekaligus dicemooh. Dicari karena ilmunya, tetapi dianggap berbahaya karena pertanyaan kritisnya.
Adakah Kaum Sofis di Indonesia?
Ada yang mengidentikkan Rocky Gerung, pengamat politik yang berlatar belakang dosen filsafat, dengan kaum Sofis di Yunani Kuno.
Tentu, itu adalah hak mereka yang memiliki pandangan seperti itu. Apakah kenyataan yang bisa terlihat di ruang-ruang publik memang seperti itu? Silakan pembaca menilainya sendiri.
Bagi saya, jika kaum Sofis di Yunani Kuno berjasa dalam mengubah cara pandang orang Yunani dalam melihat makna kebenaran, pengetahuan, bahasa, politik, dan kritik terhadap tradisi, maka Rocky Gerung, dengan segala kontroversinya, juga berjasa dalam membangun sebuah tradisi perpolitikan baru di Indonesia.
Dari mulut Rocky kerap keluar kata-kata yang sarat keterusterangan, tanpa tedeng aling-aling, yang selama ini dianggap tidak pantas dan kurang sopan.
Kata-kata seperti “bajingan”, “tolol”, “dungu”, dan “bodoh” kerap disematkannya kepada presiden, pejabat publik, para politisi, pengamat, dan birokrat yang menjadi lawan diskusinya di ruang-ruang publik.
Saya menganggap Rocky Gerung lebih sebagai seorang pemaki daripada kritikus.
Menurut saya, kritikus adalah orang yang berani mempertanyakan, menguji, dan menunjukkan kelemahan sebuah gagasan, kebijakan, atau tindakan dengan alasan dan argumen.
Sementara itu, pemaki lebih sibuk menyerang pribadi, merendahkan, dan melontarkan kata-kata kasar tanpa benar-benar berusaha membuktikan apa yang salah dari gagasan yang dikritiknya.
Jasa Seorang Pemaki
Sebagai seorang pemaki sekalipun, saya tetap mengapresiasinya karena ia telah berjasa mendobrak tembok kokoh yang saya sebut sebagai “budaya politik feodal”, yang sudah berakar sangat kuat dan menimbulkan dampak buruk dalam kehidupan politik kita.
Budaya semacam ini secara perlahan telah menumpulkan akal sehat warga.
Di balik anjuran tentang menjunjung tinggi tata krama, kesantunan, dan budaya Timur yang sering dikumandangkan oleh kaum birokrat, terkadang tersembunyi kepentingan untuk membungkam kritik dan menumpulkan keberanian warga dalam mempertanyakan kekuasaan.
Dengan demikian, para pejabat dapat terus menikmati berbagai kemewahan dan keistimewaan yang bersumber dari uang rakyat melalui pajak.
Apa bentuk feodalisme politik yang masih menghinggapi para politisi Indonesia?
Salah satunya adalah ketika seorang politisi atau pejabat publik merasa telah berjasa dan berbuat baik hanya karena melakukan sesuatu yang sebenarnya merupakan kewajiban jabatannya.
Padahal, apa yang dilakukannya merupakan sebuah keniscayaan, perintah undang-undang, serta bagian dari sumpah dan janjinya sebagai pejabat publik dalam menjalankan amanah.
Ungkapan “Saya tidak banyak dipilih oleh warga dari Provinsi ini, tetapi saya tetap kasih mereka MBG,” misalnya.
Ungkapan semacam itu mungkin terasa biasa ketika disampaikan oleh seorang raja yang menganggap kekuasaannya mutlak dan rakyat bisa mendapatkan makanan karena kemurahan hatinya.
Tetapi, dalam sistem politik demokrasi, pelayanan kepada rakyat bukanlah kemurahan hati seorang penguasa.
Pelayanan tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada jabatan dan amanah yang diberikan oleh rakyat.
Karena itu, seorang pejabat publik tidak semestinya menempatkan dirinya sebagai pihak yang “memberi” kepada rakyat, sementara rakyat diposisikan sebagai pihak yang menerima belas kasihan.
Dampak lain dari tradisi “politik feodal” adalah pejabat publik menjadi abai terhadap peran utamanya sebagai pelayan warga.
Mereka lebih suka dielu-elukan ketika merasa telah berbuat baik, tetapi mudah marah ketika menerima kritik.
Para pengkritik bahkan dianggap sebagai musuh bersama, warga yang tidak tahu berterima kasih atas budi baik yang telah diberikan.
Tidak heran jika seorang pejabat sering mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa ketika hadir di tengah-tengah warga.
Fasilitas yang diberikan juga serba ekstra, hanya karena jabatan dan pangkat yang disandangnya.
Alih-alih merasa malu karena mendapatkan berbagai kemewahan yang dipertontonkan di hadapan rakyat sebagai pembayar pajak, pejabat justru merasa pantas untuk diistimewakan.
Politik bergaya feodal ini sudah harus ditinggalkan.
Sikap basa-basi yang seolah-olah penuh sopan santun kepada seorang pejabat harus dibalik menjadi sikap kritis ketika pejabat tersebut terbukti inkompeten.
Sikap hormat dan berterima kasih tentu tetap harus diberikan kepada mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan amanah.
Sakralitas seorang pemimpin perlahan-lahan mulai diobrak-abrik oleh gaya bahasa dan gestur Rocky Gerung yang berani melabeli para pemimpin dengan kata “dungu” dan “bodoh”.
Ketika Rocky masuk dalam kolam kenikmatan Istana, masihkah ia akan mempertahankan makiannya?
Saya tetap merindukan makian kepada penguasa, bukan makian kepada pengkritik penguasa, Rocky.
