Dua Presiden Bangga Menjadi Muhammadiyah
Dua Presiden Bangga Menjadi Muhammadiyah: Apa Pelajaran Sejarah dan Tanggung Jawab Kita?
Oleh: Agus Subeno, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Duren Sawit II Jakarta Timur, Pemerhati Kebijakan Publik
Ada ironi yang seharusnya membuat setiap warga Muhammadiyah berhenti sejenak dan bercermin. Dua Presiden Republik Indonesia, dengan segala kekuasaan, kehormatan, dan pengaruh yang dimilikinya, justru merasa bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah. Sementara itu, tidak sedikit warga Persyarikatan yang telah puluhan tahun menyandang identitas Muhammadiyah, tetapi belum tentu memberikan kontribusi yang sepadan dengan kebanggaannya.
Soekarno pernah mengungkapkan, "Makin lama, saya makin cinta kepada Muhammadiyah." Enam puluh empat tahun kemudian, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia sekaligus mantan Jenderal Bintang Empat, menyampaikan kelakar yang sarat makna pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026. Ia mengingatkan bahwa dirinya memang Presiden dan Jenderal Bintang Empat, tetapi di Muhammadiyah hanyalah seorang anggota.
Dua pernyataan dari dua zaman berbeda itu bukan sekadar ekspresi kebanggaan personal. Keduanya mengandung pesan mendalam tentang kecintaan, kerendahan hati, tanggung jawab, dan posisi Muhammadiyah dalam perjalanan bangsa.
Namun, pertanyaan yang lebih penting justru ditujukan kepada kita: jika dua orang yang pernah dan sedang menjadi Presiden saja merasa bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah, sudahkah kita memberikan alasan yang cukup bagi masyarakat untuk bangga terhadap keberadaan Muhammadiyah?
Jangan-jangan kita terlalu sibuk membanggakan kebesaran organisasi, tetapi belum cukup serius memastikan bahwa kehadiran kita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat dan masyarakat.
Soekarno dan Prabowo: Dua Presiden, Dua Kesaksian
Soekarno tercatat menjadi anggota Muhammadiyah Cabang Bengkulu pada 1938. Dalam masa pengasingannya di Bengkulu, ia tidak sekadar mengenal Muhammadiyah, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pendidikan Persyarikatan. Kedekatan tersebut bukan hubungan simbolis, melainkan bagian dari perjalanan pemikiran dan pengabdiannya.
Pada Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad tahun 1962, Soekarno menyampaikan pidato yang dikenal melalui ungkapan "Makin Lama Makin Cinta". Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kecintaan terhadap Muhammadiyah tidak memudar karena perjalanan waktu, tetapi justru semakin tumbuh.
Lebih menarik lagi, Soekarno pernah mengungkapkan penyesalannya karena selama menjadi Presiden tidak pernah ditagih iuran anggota Muhammadiyah. Sebuah ungkapan sederhana, tetapi menyimpan pesan penting: jabatan setinggi apa pun tidak semestinya menghapus identitas dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota Persyarikatan.
Enam puluh empat tahun kemudian, Prabowo memperlihatkan ekspresi kebanggaan yang berbeda. Dalam pidato pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, ia mengakui telah memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah.
Prabowo bahkan menyatakan bahwa sebagai anggota Muhammadiyah, dirinya ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan Muktamar ke-49. Ia juga menyampaikan pesan penting mengenai hubungan organisasi dengan kekuasaan: apabila dirinya berada di jalan yang benar, ia meminta dukungan; tetapi apabila menyimpang, ia meminta Muhammadiyah mengoreksinya.
Di sinilah makna yang patut kita garis bawahi. Menjadi anggota bukan sekadar memperoleh identitas dan kebanggaan, melainkan juga memikul tanggung jawab. Bahkan seorang Presiden mengakui perlunya kekuatan moral yang dapat mengingatkan dan mengoreksi kekuasaan.
Untuk memahami makna kedua kesaksian tersebut, kita perlu melihat Indonesia pada zaman masing-masing. Membandingkan era Soekarno dengan era Prabowo tentu tidak bisa dilakukan secara langsung atau apple to apple. Indonesia tahun 1945 adalah negara yang baru merdeka, sedangkan Indonesia tahun 2024 telah memiliki fondasi ekonomi, infrastruktur, dan kelembagaan yang jauh lebih berkembang.
Namun, data sejarah tetap penting. Kita dapat menggunakannya untuk memahami tantangan kepemimpinan, keberhasilan pembangunan, serta persoalan bangsa yang belum terselesaikan.
Soekarno memimpin Indonesia pada periode 1945–1967. Saat itu, negara menghadapi persoalan mendasar: mempertahankan kemerdekaan, membangun institusi pemerintahan, menyatukan wilayah, dan menentukan arah kehidupan politik serta ideologi bangsa.
Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Sensus 1961 tercatat sekitar 97,1 juta jiwa. Kapasitas ekonomi dan produksi nasional masih terbatas. Negara yang baru merdeka harus membangun hampir seluruh fondasi kehidupan berbangsa di tengah keterbatasan sumber daya dan ketidakstabilan politik.
Kajian ekonomi Hal Hill memperlihatkan bahwa periode 1960-an merupakan masa yang berat bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melemah, bahkan pendapatan per kapita mengalami tekanan serius. Pada 1962 dan 1963, pertumbuhan pendapatan per kapita tercatat negatif.
Persoalan paling berat adalah inflasi. Menurut kajian Dana Moneter Internasional (IMF), kenaikan indeks harga konsumen Jakarta mencapai sekitar 594 persen pada 1965 dan melonjak menjadi sekitar 639 persen pada 1966.
Bayangkan kehidupan masyarakat ketika harga kebutuhan meningkat berkali-kali lipat, daya beli merosot, dan nilai uang kehilangan kekuatannya. Kemerdekaan politik yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar ternyata belum otomatis menghadirkan kemerdekaan ekonomi dan kesejahteraan.
Namun, sejarah juga mencatat pencapaian penting. Pemerintahan Soekarno membangun sejumlah simbol kebangsaan, seperti Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan Masjid Istiqlal. Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Asian Games 1962. Diplomasi Indonesia memperoleh pengakuan internasional, sementara pembangunan infrastruktur monumental memperkuat identitas kebangsaan.
Di sisi lain, persoalan politik tidak kecil. Ketidakstabilan kabinet pada masa demokrasi parlementer, konflik ideologi, pemberontakan daerah, dan konsentrasi kekuasaan melalui Demokrasi Terpimpin menjadi bagian dari sejarah yang harus dibaca secara jujur. Peristiwa 1965 serta peralihan kekuasaan pada 1966–1967 menjadi titik kritis yang mengubah perjalanan bangsa.
Dari era Soekarno kita belajar bahwa kemerdekaan politik harus diikuti kemandirian ekonomi, pembangunan monumental harus disertai peningkatan kesejahteraan rakyat, dan kekuasaan harus tetap berada dalam keseimbangan serta pengawasan.
Prabowo menerima Indonesia dalam kondisi yang jauh berbeda. Berdasarkan SUPAS 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 284,67 juta jiwa. Perekonomian telah memiliki basis industri, jasa, perdagangan, infrastruktur, dan keterhubungan dengan ekonomi global.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03 persen pada 2024 dan 5,11 persen pada 2025. Sementara itu, inflasi tahunan Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen. Dibandingkan dengan hiperinflasi pada akhir era Soekarno, stabilitas harga sekarang merupakan modal penting bagi pembangunan.
Pemerintahan Prabowo juga mendorong berbagai program berskala besar, antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, penguatan ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih, dan hilirisasi industri.
Pemerintah melaporkan bahwa program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat. Sebanyak 265 Sekolah Rakyat dilaporkan selesai dibangun pada 2026, sementara sekitar 30 ribu sekolah telah direvitalisasi. Program Cek Kesehatan Gratis juga dilaporkan telah melayani sekitar 108 juta penerima.
Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya ambisi pembangunan. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, bangunan, atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih substantif adalah peningkatan kualitas gizi anak, mutu pendidikan, kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan pembiayaannya.
Tantangan politik pun tetap perlu mendapat perhatian. Konsentrasi kekuasaan, efektivitas pengawasan parlemen, kualitas demokrasi, supremasi sipil, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi merupakan persoalan yang harus dijaga secara serius.
Gelombang demonstrasi masyarakat pada Agustus 2025 menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghilangkan ketidakpuasan sosial. Pemerintah harus terus membuka ruang kritik, memperbaiki tata kelola, dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan demikian, tantangan Indonesia era Prabowo berbeda dari era Soekarno. Persoalannya bukan lagi terutama membangun negara dari reruntuhan kolonialisme, melainkan memastikan negara yang telah berkembang mampu menghadirkan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan yang lebih luas.
Dari Kebanggaan Identitas Menuju Tanggung Jawab Persyarikatan
Dua zaman tersebut memberikan satu pelajaran penting: pembangunan bangsa tidak pernah selesai hanya dengan pergantian Presiden. Setiap pemerintahan memiliki keberhasilan, keterbatasan, dan pekerjaan rumahnya sendiri.
Di sinilah Muhammadiyah harus mengambil posisi yang tepat. Muhammadiyah tidak boleh hanya bangga karena seorang Presiden menjadi anggotanya. Sebaliknya, kebanggaan tersebut harus menjadi energi untuk memperkuat kontribusi Persyarikatan kepada umat dan bangsa.
Setidaknya ada lima tanggung jawab yang perlu menjadi agenda bersama.
Pertama, mengubah kebanggaan identitas menjadi pengabdian nyata.
Jangan sampai kita lebih bangga menyebut jumlah sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, dan aset Muhammadiyah daripada memastikan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Ukuran kemajuan Persyarikatan bukan semata-mata pertambahan aset, melainkan bertambahnya masyarakat yang terbantu, anak-anak kurang mampu yang memperoleh pendidikan, keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan, serta kelompok rentan yang mendapatkan perlindungan.
Semangat QS Al-Ma'un harus menjadi ukuran keberagamaan kita. Ibadah tidak boleh berhenti pada kesalehan pribadi, tetapi harus melahirkan kepedulian sosial. Inilah ruh Muhammadiyah yang harus terus dihidupkan.
Kedua, memperkuat pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa.
Muhammadiyah harus memastikan sekolah dan perguruan tingginya tidak hanya menghasilkan lulusan berijazah, tetapi juga manusia berkarakter, kritis, berilmu, berintegritas, dan mampu bersaing.
Di tengah perkembangan kecerdasan buatan, perubahan pasar kerja, dan tantangan global, pendidikan Muhammadiyah harus berani melakukan pembaruan. Penguatan kualitas guru, literasi digital, sains, keterampilan, dan pendidikan karakter harus menjadi prioritas.
Jangan sampai kita besar dalam jumlah lembaga, tetapi tertinggal dalam mutu dan inovasi.
Ketiga, membangun kemandirian ekonomi umat.
Kemiskinan dan ketimpangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sesaat. Muhammadiyah perlu memperkuat koperasi, UMKM, kewirausahaan, ekonomi produktif, dan pemberdayaan masyarakat.
LAZISMU juga harus semakin terukur dampaknya. Dana zakat, infak, dan sedekah tidak cukup hanya dilaporkan dari sisi jumlah penghimpunan dan penyaluran. Yang lebih penting adalah berapa keluarga yang berhasil diberdayakan, berapa usaha kecil yang berkembang, dan berapa penerima manfaat yang akhirnya mampu menjadi pemberi manfaat.
Keempat, menjaga independensi dan keberanian moral.
Pernyataan Prabowo yang meminta Muhammadiyah mengoreksi dirinya apabila menyimpang patut dijadikan pengingat. Kedekatan dengan kekuasaan merupakan kesempatan untuk berkontribusi, bukan alasan untuk kehilangan daya kritis.
Muhammadiyah harus mampu mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memberikan masukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan data, serta mengoreksi kebijakan yang tidak adil. Tidak perlu menjadi oposisi terhadap setiap kebijakan, tetapi juga tidak boleh menjadi pembenar bagi setiap keputusan pemerintah.
Inilah makna dakwah amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan kebangsaan: mendukung kebenaran, mengingatkan penyimpangan, dan menjaga kepentingan masyarakat.
Kelima, menghidupkan militansi kader dari pusat hingga ranting.
Kekuatan Muhammadiyah sesungguhnya tidak hanya berada di gedung pusat, universitas besar, atau rumah sakit ternama. Kekuatan itu juga berada di cabang dan ranting, tempat warga berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Setiap PCM dan PRM perlu memiliki program pengabdian yang konkret dan terukur: pendidikan masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan generasi muda, pendampingan kelompok miskin, serta dakwah yang menjawab persoalan lingkungan sekitar.
Kaderisasi tidak cukup menghasilkan orang yang pandai berbicara tentang Muhammadiyah. Kaderisasi harus melahirkan orang yang sanggup bekerja, memberi teladan, menyelesaikan masalah, dan menghadirkan manfaat.
Jangan biarkan Muhammadiyah hanya ramai dalam rapat, musyawarah, dan seremoni, tetapi sepi dalam pengabdian.
Jadilah Kebanggaan Muhammadiyah
Kesaksian Soekarno dan Prabowo semestinya membangkitkan rasa percaya diri warga Persyarikatan. Dua Presiden dari zaman berbeda telah menunjukkan bahwa menjadi bagian dari Muhammadiyah merupakan sesuatu yang patut dihargai.
Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa kebanggaan tidak boleh membuat kita terlena. Soekarno mengajarkan kecintaan yang semakin mendalam seiring perjalanan waktu. Prabowo mengingatkan bahwa kedudukan setinggi apa pun tidak menghapus tanggung jawab sebagai anggota dan tidak meniadakan kebutuhan untuk dikoreksi.
Keduanya memberikan inspirasi. Tetapi tanggung jawab membesarkan Muhammadiyah tidak berada di pundak Presiden. Tanggung jawab itu berada pada seluruh warga dan pimpinan Persyarikatan.
Karena itu, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan lagi sekadar apakah kita bangga menjadi Muhammadiyah, melainkan apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan kita.
Apakah seorang anak dari keluarga miskin lebih mudah memperoleh pendidikan karena ada Muhammadiyah? Apakah keluarga kurang mampu mendapatkan akses kesehatan? Apakah warga di sekitar ranting menjadi lebih berdaya secara ekonomi? Apakah masyarakat menyaksikan kejujuran, keteladanan, dan kepedulian melalui perilaku kader-kader kita?
Jika pertanyaan-pertanyaan itu belum dapat dijawab dengan tindakan nyata, berarti masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Muhammadiyah tidak didirikan sekadar untuk menjadi organisasi besar, tetapi untuk menghadirkan Islam sebagai kekuatan yang mencerahkan kehidupan manusia. Kebesaran organisasi harus berbanding lurus dengan kebesaran manfaatnya.
Makin lama makin cinta, tetapi kecintaan itu harus dibuktikan dengan pengabdian. Makin besar Persyarikatan, makin besar pula tanggung jawabnya kepada umat dan bangsa.
Jangan hanya bangga menjadi anggota Muhammadiyah. Jadilah warga yang membuat Muhammadiyah dibanggakan, dan jadikan Muhammadiyah sebagai kekuatan yang membuat Indonesia semakin berkemajuan.