Pejabat (Jangan) Marah-Marah
Belakangan ini sering disaksikan di media sosial maupun media massa pejabat atau aparat marah-marah ketika sidak atau berkunjung ke instansi di bawahnya. Kecenderungan paling menarik malah pejabat yang sudah menyiapkan tim media sosial atau tik-tok untuk menayangkan marah-marahnya. Mengejar populisme di ruang publik.
Apalagi dalam program pemerintah yang banyak menjadi sorotan rakyat. Boleh jadi karena banyak kritik dari publik, para pejabat itu ingin menunjukkan kinerjanya yang lebih baik. Pejabat pusat maupun daerah seakan berbondong-bondong menunjukkan aksi marah-marahnya seperti aktor di panggung.
Kemarahan pejabat itu tidak jarang berlebihan. Menggebrak barang apa saja yang ada di sekitar, membentak bawahan, main tunjuk dengan amarah, serta berbagai tindakan yang tampak overdosis. Aparat bawahan yang menjadi sasaran kemarahan itu tentu tak berdaya. Apa tidak dapat sidak dan koreksi terhadap bawahan dilakukan dengan cara yang baik dan tetap elegan?
Penegakkan aturan dan kinerja karyawan dengan disiplin tinggi sungguh positif di era birokrasi modern. Lebih-lebih dalam menjalankan program publik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan sejenisnya. Demikian pula dengan para kepala daerah yang ingin sukses program kedaerahannya. Hal itu menunjukkan sikap konstruktif berkinerja efektif, efisien, dan produktif. Lebih-lebih untuk menegakkan pemerintahan yang baik.
Namun semua tentu ada takaran, batasan, dan orientasinya yang jelas. Jangan sampai marah-marah itu karena diliputi rasa panik akibat kritik publik yang keras, kemudian menimbulkan efek karambol memarahi bawahan secara berlebihan. Sikap pejabat atau atasan tetap harus terukur dan memiliki jiwa mengayomi, jangan melampaui batas yang diikuti oleh aparaturnya seakan para tuan yang serba berkuasa.
Masalah kelemahan dalam suatu program juga mesti dilihat dalam rancang-bangun awal dan ekosistem yang diciptakan oleh program itu. Kalau programnya sejak awal sudah jor-joran anggaran, menciptakan ekosistem rebutan proyek, jual-beli akses untuk beroleh program, dan peluang-peluang lain yang bersifat instan dan transaksional maka jangan disalahkan para pelaksana di lapangan semata. Jangan melihat masalah hanya di hilir tanpa menelusuri ke hulu, sebab yang terjadi justru menyasar akibat tanpa membenahi sebab.
Isu jual beli titik dalam program MBG misalnya, terjadi karena sistemnya sejak awal terbuka untuk seperti itu. Kenapa pemerintah tidak sejak awal membangun dapur MBG langsung, tanpa dilepas ke pasar. Kenapa pegawai MBG diberi kompensasi lebih tinggi dibanding pegawai pemerintah lainnya. Kenapa programnya dibikin sedemikian rumit sehingga pelaksanaannya tidak lebih mudah. Indonesia itu sangat luas dengan kondisi daerah dan institusi yang tidak selalu sama standar dan kualitasnya. Apalagi untuk suatu program baru yang masif, tentu ada proses yang tidak sederhana untuk dilaksanakan.
Apalagi program-program berat dan sulit itu tidaklah dapat dilaksanakan secara instant, meskipun menggunakan sumberdaya dan institusi yang berdisiplin tinggi. Program sosial kemasyarakatan itu lebih kompleks, yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan dengan sistem komando sekalipun. Lebih-lebih situasi kehidupan saat ini dengan seluruh sistem dan budaya yang sudah berubah seratus prosen dibanding era Orde Baru.
Karenanya, alangkah bijaksana apabila program-program pemerintah baik pusat maupun daerah dijalankan secara lebih akomodatif, realistik, dan berproses secara relatif mudah. Dalam dinamika pelaksanaan program pemerintahan yang demikian berat dan kompleks sekalipun para pejabat dan aparat pemerintahan diharapkan tetap rasional, realistik, dan bijaksana dengan tetap berorientasi pada keberhasilan. Tanpa harus marah-marah yang berlebihan!
Sumber: Majalah SM Edisi 9 Tahun 2026
