SURABAYA, Suara Muhammadiyah - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya menggelar Dialog Khusus Bersama Tokoh Bangsa di Pusat Dakwah Muhammadiyah (Pusdam) Surabaya, Jalan Wuni No. 9, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema Kepemimpinan Moral dan Arah Kebijakan Publik di Tengah Krisis Global tersebut menghadirkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin MA sebagai pembicara utama.
Ketua LHKP PDM Surabaya dr. Hj. Zuhrotul Mar’ah Lailatusholichah mengatakan, dialog ini merupakan respons Muhammadiyah terhadap dinamika global dan nasional yang semakin kompleks. Menurutnya, tantangan yang dihadapi dunia saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga krisis keteladanan serta moralitas kepemimpinan.
“Kami melihat kebijakan publik yang diambil di tengah krisis global harus tetap berpijak pada nilai-nilai moral yang kokoh. Kehadiran Prof. Din Syamsuddin memberikan perspektif tentang bagaimana kepemimpinan moral harus ditegakkan,” ujarnya.
Dokter Zuhro menambahkan, Pusdam Surabaya dipilih sebagai ruang syiar sekaligus pusat diskusi strategis agar gagasan-gagasan berkemajuan dapat lahir dan diimplementasikan bagi kemaslahatan masyarakat.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Din Syamsuddin menyoroti pentingnya rekonstruksi moral dalam tata kelola pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik. Menurutnya, berbagai krisis global yang terjadi saat ini, mulai geopolitik, pangan, hingga perubahan iklim, pada dasarnya berakar pada krisis moralitas para pemimpin dunia.
“Dunia sedang tidak baik-baik saja, dan Indonesia berada di pusaran arus tersebut. Jika para pengambil kebijakan hanya mengedepankan pendekatan pragmatis dan transaksional tanpa landasan moral yang kuat, maka kebijakan publik yang lahir justru akan memperlebar jurang keadilan,” tegasnya.
Prof. Din menilai Muhammadiyah memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk terus mengawal arah perjalanan bangsa agar tetap berlandaskan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Prof. Din juga mengingatkan para pemegang otoritas politik dan publik agar tidak terjebak pada kepentingan oligarki maupun kelompok tertentu di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan kepentingan rakyat banyak.
“Kepemimpinan moral adalah kepemimpinan yang berbasis pada hati nurani, etika agama, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Surabaya harus menjadi pelopor lahirnya kebijakan publik yang inklusif dan bermoral,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Prof. Din memberikan apresiasi kepada LHKP PDM Surabaya yang dinilainya responsif dalam menangkap isu-isu strategis kebangsaan. Ia berharap forum-forum intelektual semacam ini terus dirawat agar nalar kritis warga persyarikatan tetap terjaga dan berkembang. (Yuda)
