BANTUL, Suara Muhammadiyah - Penetapan status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul menjadi pengingat bahwa ancaman krisis air bersih kembali menghantui masyarakat pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (8/7), status tersebut ditetapkan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026.
Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bidang Teknik Keairan dan Lingkungan, Dr. Ir. Ani Hairani, S.T., M.Eng., mengatakan bahwa kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau tidak hanya dipicu oleh menurunnya curah hujan, tetapi juga diperparah oleh perubahan iklim yang memperpanjang musim kemarau serta mengurangi kemampuan lingkungan menyimpan cadangan air.
Menurut Ani, secara ilmiah kekeringan dibedakan menjadi tiga jenis, yakni kekeringan meteorologis akibat berkurangnya curah hujan, kekeringan hidrologis yang ditandai menurunnya ketersediaan air permukaan maupun air tanah, serta kekeringan pertanian yang terjadi ketika kadar air di dalam tanah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan tanaman.
“Faktor utamanya memang berkaitan dengan curah hujan. Namun, sekarang dampaknya semakin besar akibat perubahan iklim. Fenomena El Niño yang secara alami memang terjadi dapat menjadi lebih parah karena dipengaruhi perubahan iklim global. Akibatnya, musim kemarau berlangsung lebih panjang, penguapan meningkat, curah hujan menurun, sehingga cadangan air di permukaan maupun air tanah terus berkurang. Kondisi ini akhirnya memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat maupun sektor pertanian,” jelas Ani kepada Humas UMY, Senin (13/7).
Ia menjelaskan bahwa perubahan iklim tidak hanya memperpanjang musim kemarau, tetapi juga menggeser awal musim hujan maupun musim kemarau. Pergeseran tersebut menyebabkan berbagai perencanaan pengelolaan sumber daya air, mulai dari waduk, jaringan irigasi, hingga penyediaan air baku, tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekeringan.
Selain faktor iklim, bertambahnya jumlah penduduk dan alih fungsi lahan juga turut memperparah krisis air. Berkurangnya kawasan resapan menyebabkan air hujan tidak lagi banyak tersimpan sebagai cadangan air tanah, melainkan langsung mengalir ke sungai hingga laut.
“Ketika lahan yang semula mampu menyerap air berubah menjadi kawasan permukiman, air hujan tidak sempat meresap ke dalam tanah. Akibatnya, cadangan air tanah tidak terisi kembali dan sumur-sumur masyarakat lebih cepat mengalami penurunan debit saat musim kemarau. Karena itu, kekeringan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia dan perubahan tata guna lahan,” ujarnya.
Ani menilai pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi melalui pemantauan kondisi iklim dan penyusunan skenario pengelolaan sumber daya air. Namun, menurutnya, keberhasilan mengurangi risiko kekeringan juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menerapkan konservasi air, seperti membangun biopori, sumur resapan, serta sistem pemanenan air hujan.
“Konservasi air dapat dimulai dari lingkungan rumah. Air hujan sebaiknya tidak langsung dialirkan ke saluran drainase, tetapi diupayakan meresap kembali ke dalam tanah atau ditampung untuk dimanfaatkan. Dengan cara itu, cadangan air tanah tetap terjaga sehingga dampak kekeringan saat musim kemarau dapat diminimalkan,” pungkas Ani. (NF)
